Pemkot-Kejari Tangsel Jalin Kerjasama

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengenai penanganan bantuan hukum di bidang perdata, tata usaha negara, dan administrasi negara.

Penandatanganan kerja sama digelar Hotel Soll Marina, Serpong Utara, pada Rabu (15/03).

Baca juga: Ketua TP PKK Sulsel Dorong Kader Bangun Sinergitas Dukung Program Pemerintah

"Tugas ini diberikan oleh negara untuk menjamin tegaknya hukum. Menyelamatkan kekayaan negara dan melindungi kepentingan masyarakat, " ucap Benyamin dalam sambutannya.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1443 H

Kewenangan Kejaksaan itulah kata Benyamin diberikan dalam bentuk pertimbangan hukum, bantuan hukum hingga konsultasi hukum.

"Perjanjian kerja sama ini telah kita lakukan kurang lebih selama lima tahun dari 2018, " ucapnya.

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Ingatkan Taspen Harus Hati-Hati Berinvestasi

Dijelaskan oleh Benyamin, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan di bawah kepemimpinan Silpia Rosalina telah membantu penyelesaian sengketa hukum sebanyak 32 perkara.

"Belum lama ini Kejari Tangsel juga telah memenangkan gugatan perkara tata usaha negara terkait pelebaran jalan Bhayangkara. Serta mengamankan barang milik daerah berupa pemakaman di Kabupaten Tangerang.

Baca juga: Rakor dan Asistensi Penyelenggaraan Perizinan, Wagub NTB : Ini Tempat Berdiskusi

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan, Silpia Rosalina menjelaskan pendampingan ini merupakan amanat dari UU No.16 tahun 2004 beserta perubahannya dan peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2001. 

"Kewenangan Kejaksaan sebagai pengacara negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, menjamin tegaknya hukum, pelayanan hukum untuk menyelamatkan kekayaan negara, " terangnya.

Baca juga: Uji Calon Anggota BPK, Ela Nuryamah Pertanyakan Ide Merger BPK, BPKP, dan Inspektorat

Oleh karenanya, bantuan hukum diberikan mulai dari lurah hingga tingkat Wali Kota.

"Kami mendampingi Pemkot Tangsel itu dari level kelurahan sampai Pak Wali, yang kebanyakan sebagai tergugat di persidangan, " pungkasnya. (Hendi)